Sorong, (Okehnews) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengapresiasi sinergi Polda Papua Barat Daya bersama TNI, pemerintah daerah, dan unsur intelijen dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pemulihan situasi di Tanah Papua.
Dudung menegaskan, penanganan gangguan keamanan di Papua tidak cukup hanya mengandalkan tindakan tegas. Pendekatan kemanusiaan (humanity approach) dan komunikasi persuasif dengan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Kunjungan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan stabilitas keamanan dan pelaksanaan program strategis nasional berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung kepada awak media.
Menurut dia, pendekatan yang mengedepankan hati nurani, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat perlu terus diperkuat. Dengan cara tersebut, diharapkan terbuka ruang bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Keamanan dan Kesejahteraan Harus Berjalan Beriringan
Dudung menilai, stabilitas keamanan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Situasi yang aman akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Ia pun mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait di Papua Barat Daya dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas dan strategis nasional.
“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.
Menurut Dudung, pemulihan keamanan harus berjalan seiring dengan pembangunan dan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran sesuai tugas masing-masing dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Menko Polkam Terima Paparan Kondisi Keamanan Papua Barat Daya
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Dudung juga menerima paparan mengenai perkembangan situasi keamanan di Papua Barat Daya dari Komandan Korem 181/Praja Vira Tama Brigjen TNI Slamet Riadi dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya.
Paparan tersebut memberikan gambaran langsung mengenai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan situasi di wilayah Papua Barat Daya yang dilaporkan dalam keadaan kondusif.
Selain itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi turut menyampaikan perkembangan situasi kamtibmas, termasuk penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah-langkah yang dilakukan jajarannya untuk menjaga stabilitas keamanan.
Dalam penanganannya, Polda Papua Barat Daya mengedepankan pendekatan soft approach melalui komunikasi dan langkah persuasif, serta humanity approach yang menempatkan aspek kemanusiaan sebagai bagian penting dari upaya pemulihan keamanan.
Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Hengki: Stabilitas Keamanan Bukan Tanggung Jawab Polri Semata
Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi menegaskan, menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya membutuhkan kerja sama seluruh unsur. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah, TNI, BIN, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Hengki, kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Pangkogabwilhan III, Binda Papua Barat Daya, jajaran Kodam XVIII/Kasuari, unsur TNI lainnya, serta para pemuka dan tokoh masyarakat.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga agar setiap langkah penanganan gangguan keamanan berjalan selaras, terarah, dan tidak dilakukan secara terpisah.
“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Hengki juga menegaskan, seluruh unsur terkait harus menyatukan langkah dalam menjalankan program keamanan dan pembangunan.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujarnya.
Profesionalisme Aparat dan Kepentingan Masyarakat Jadi Prioritas
Di sisi lain, Hengki memastikan personel Polri tetap dituntut menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.
Menurut dia, pengabdian aparat negara harus berlandaskan loyalitas kepada bangsa dan negara, sekaligus diwujudkan melalui kehadiran yang dekat dengan masyarakat.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Ia menambahkan, Polri akan terus berupaya hadir bersama masyarakat dalam menjaga keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif.
“Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” ujar Hengki.
Melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan, pemulihan keamanan di Papua Barat Daya diharapkan dapat berlangsung beriringan dengan peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi TNI-Polri, pemerintah daerah, unsur intelijen, serta tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga situasi tetap kondusif sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan.
