Bandarlampung – Independensi dan netralitas pers di Pemilu 2024 menjadi hal yang penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada publik.
Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu menekankan pentingnya independensi dan netralitas pers yang bebas dari intervensi pemodal atau pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya akuntabilitas.
“Pers selalu berpihak pada kebutuhan masyarakat, kebenaran dan keadilan. Maka dia harus independen. Bentuk intervensi apapun yang mempengaruhi hak warga untuk memperoleh kebenaran harus ditolak,” kata Ninik di Bandarlampung, Senin (18/9/2023).
Saat ini, lanjut dia, independensi dan netralitas pers di Pemilu 2024 semakin berat di era digitalisasi. Keakuratan berita di era digital merupakan tantangan yang besar.
“Sementara kode etik jurnalis mengatakan harus dilakukan konfirmasi, maka penting sekali memverifikasi dan mengklarifikasi itu pada narasumber,” ujar Ninik.
Tidak hanya kepada pers, percepatan informasi secara digital ini juga menjadi tantangan bagi multi stakeholder lainnya.
“Di tahun politik ini kan bisa saja, para informan ahli sulit dilakukan verifikasi kebenaran pernyataannya, itu tentu akan mengganggu independensi pers,” kata dia.
Independensi dan netralitas pers menjadi terganggu karena informasi yang belum terkonfirmasi menyebabkan publik tidak mendapatkan informasi yang utuh.
Menurut Ninik, independensi pers di tengah keberlanjutan media yang tantangan ekonominya tinggi menjadi krusial ketika pers juga dihadapkan pada multi stakeholder yang sering kali tidak terbuka pada media.
“Di tahun politik itu menjadi krusial. Harus bekerja sama, nggak bisa medianya saja bagus, pemerintahnya bagus, masyarakatnya juga harus bagus dan sebaliknya,” pungkas dia.
Baca Juga: Jalan Tol Trans Sumatera Hidupkan UMKM di Lampung dan Sumsel
