Jakarta, (okehnews)-Investasi bukan sekadar soal berapa besar modal yang masuk ke daerah. Bagi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, ukuran keberhasilan investasi justru terlihat dari seberapa jauh modal tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
Mulai dari membuka lapangan kerja, melahirkan usaha baru, hingga menguatkan pelaku UMKM dan potensi ekonomi lokal.
Pandangan itu disampaikan Egi saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengoptimalkan Potensi Investasi Daerah Melalui Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah” yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Ruang Rapat Pontianak, Gedung Suhartoyo Lantai 3, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).
Egi yang juga menjabat Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menawarkan konsep “kalibrasi kolaborasi” untuk menyelaraskan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih efektif.
Menurut Egi, investasi harus dipandang sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Potensi sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis membuat investor datang apabila tidak dibarengi kepastian tata ruang, ketersediaan lahan, aspek lingkungan, tenaga kerja, infrastruktur, serta regulasi yang sederhana dan pasti.
«“Investasi tidak akan menggerakkan suatu daerah hanya karena memiliki potensi alam yang berlimpah. Modal akan hadir di daerah yang memiliki birokrasi sederhana, tidak rumit, dan yang paling penting memberikan kepastian regulasi,” ujar Egi.»
Karena itu, kata dia, promosi potensi daerah saja belum cukup. Pemerintah daerah harus memastikan ekosistem investasi benar-benar siap sejak awal.
Di sisi lain, pemerintah pusat diharapkan dapat membantu menyelaraskan sistem, regulasi, hingga akses investasi agar tidak terjadi hambatan ketika investor hendak merealisasikan investasinya.
Sejumlah persoalan yang masih perlu dibenahi, lanjut Egi, di antaranya kesesuaian data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), integrasi sistem OSS RBA, hingga proses persetujuan lingkungan.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur pendukung investasi tidak selalu bisa mengandalkan APBD.
Untuk mengatasinya, Egi mendorong integrasi data spasial secara real-time, penguatan pembiayaan kreatif pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) non-APBD, serta pemberian insentif hilirisasi berbasis kinerja bagi daerah yang mampu menghubungkan industri dengan UMKM.
Lampung Selatan Punya Modal Investasi
Di hadapan peserta FGD, Egi juga memaparkan sejumlah modal dasar yang dimiliki Lampung Selatan untuk dikembangkan menjadi daya tarik investasi.
Sekitar 70 persen wilayah Lampung Selatan merupakan kawasan pertanian. Daerah ini juga memiliki garis pantai sekitar 250 kilometer serta posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra.
Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mengembangkan investasi, terutama di sektor pariwisata dan agro.
«“Kami tidak ingin investasi yang masuk hanya sekadar masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar menciptakan impact ekonomi bagi daerah,” kata Egi.»
Sejak awal memimpin Lampung Selatan, Egi menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu fokus pembangunan.
Salah satunya melalui pengembangan konsep pariwisata edukasi berbasis agro yang dinilai sesuai dengan karakter Lampung Selatan sebagai daerah pertanian.
Pemerintah daerah juga terus membenahi infrastruktur serta akses menuju kawasan-kawasan potensial pariwisata, meski masih menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal.
Egi Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
Melalui forum tersebut, Egi berharap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat meningkatkan pendampingan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam mengidentifikasi, memetakan, hingga mempromosikan potensi investasi.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk memperluas jejaring sekaligus mempertemukan potensi daerah dengan investor yang tepat.
«“Kalau negara ini ingin investasinya tumbuh besar, harapan kami, Kementerian Investasi bisa turun lebih intensif membantu daerah, memberikan gambaran potensi, membuka akses jejaring, dan memberikan perspektif yang lebih luas bagi kami di daerah,” tuturnya.»
Bagi Egi, keberhasilan investasi pada akhirnya tidak cukup dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang tercatat.
Ukuran yang lebih penting adalah dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Investasi yang terhubung dengan potensi lokal diharapkan mampu memperkuat usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)
