Bandar Lampung, – Provinsi Lampung mencatatkan deflasi pada awal tahun 2026 yang dipicu oleh melimpahnya pasokan komoditas pangan utama.
Kendati demikian, sejumlah risiko inflasi dari sektor pangan dan energi membayangi prospek ekonomi di sisa tahun ini, sehingga menuntut penguatan sinergi pengendalian harga di tingkat daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung mengalami deflasi sebesar 0,07 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Januari 2026.
Capaian ini berbanding terbalik dengan kondisi Desember 2025 yang sempat mencatatkan inflasi 0,59 persen.
Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,90 persen (year-on-year/yoy), masih berada di bawah angka inflasi nasional yang mencapai 3,55 persen.
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa deflasi pada awal tahun ini didorong oleh penurunan harga cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit.
”Penurunan harga cabai sejalan dengan masuknya masa panen di sentra produksi utama, seperti Kabupaten Pringsewu dan Lampung Timur. Sementara itu, pasokan bawang merah terjaga berkat kerja sama antar daerah (KAD) antara BUMD Jawa Tengah dan Lampung,” jelas Achmad.
Selain faktor pangan, penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pertamina turut memberi andil terhadap deflasi di kelompok transportasi. Namun, laju deflasi ini tertahan oleh kenaikan harga emas perhiasan yang dipicu ketidakpastian global, serta kenaikan harga sayur-mayur seperti tomat dan kangkung akibat tingginya curah hujan di daerah produksi.
Risiko Cuaca dan Geopolitik
Meski inflasi akhir tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5 \pm 1 persen, otoritas moneter mewaspadai sejumlah faktor risiko.
Fenomena iklim La Nina lemah diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun 2026, yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi dan menghambat distribusi logistik di wilayah Sumatera.
Selain tantangan alam, tekanan inflasi juga diprediksi datang dari sisi permintaan seiring penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) dan peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Ramadan serta Idulfitri 1447 Hijriah.
Strategi 4K
Menanggapi dinamika tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memperkuat strategi “4K” yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Beberapa langkah konkret yang dilakukan antara lain:
Operasi Pasar: Melakukan operasi pasar beras SPHP secara terarah.
Penguatan Produksi: Mengoptimalkan lahan dan memastikan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi untuk mendukung swasembada pangan.
Logistik: Memperbaiki infrastruktur jalan kabupaten/desa dan memperluas implementasi Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP).
Konektivitas: Menambah volume penerbangan rute Lampung-Jakarta serta reaktivasi rute menuju Bali dan Yogyakarta.
Melalui integrasi data sistem informasi neraca pangan, pemerintah daerah berharap dapat mengambil kebijakan pengendalian harga secara lebih akurat dan tepat sasaran di tengah ketidakpastian ekonomi global.
