Bandar Lampung — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bandar Lampung menggelar aksi jahit mulut di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Rabu, sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam aksi tersebut, massa secara bergantian menyampaikan orasi, membentangkan poster tuntutan, serta melakukan aksi simbolik jahit mulut sebagai bentuk kritik terhadap kondisi demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Koordinator aksi, Josua Sitorus, mengatakan simbol jahit mulut dipilih untuk menggambarkan kondisi yang menurut mereka menunjukkan semakin sempitnya ruang kritik bagi masyarakat.
“Jahit mulut ini merupakan simbol bahwa suara-suara kritis rakyat seolah tidak didengar. Kami ingin menunjukkan bahwa masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kesulitan ekonomi, lapangan pekerjaan, hingga akses pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah,” kata Josua saat berorasi.
Menurut dia, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, aksi tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga membawa sejumlah tuntutan konkret kepada pemerintah.
Tuntutan pertama adalah penerapan pajak kekayaan (wealth tax) terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi guna mengurangi ketimpangan ekonomi yang dinilai semakin lebar.
“Kami melihat kekayaan semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Karena itu, negara perlu mempertimbangkan kebijakan pajak kekayaan sebagai langkah mewujudkan keadilan sosial,” ujarnya.
Tuntutan kedua adalah mewujudkan pendidikan gratis dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut mereka, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan mengakses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.
Selain itu, massa aksi juga menuntut penghentian remiliterisasi ruang sipil. Mereka menilai keterlibatan unsur militer dalam berbagai sektor sipil perlu dievaluasi agar tidak mengurangi peran lembaga sipil dalam kehidupan demokrasi.
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah program yang menggunakan anggaran besar dari APBN. Menurut mereka, efektivitas program-program tersebut perlu dikaji secara berkala untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat luas.
“Kami berharap kritik yang disampaikan hari ini tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Josua.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga kegiatan berakhir, tidak terjadi gangguan keamanan maupun ketertiban di sekitar lokasi aksi.
