Bandar Lampung – Bawaslu Lampung meminta kepala desa untuk netral dalam Pemilukada 2024. Bahkan Bawaslu menegaskan akan ada proses penegakan hukum terhadap kepala desa yang melanggar netralitas.
“Akan ada proses penrgakan hukum jika ada pelanggaran,” ujar Gistiawan.
Kordiv. PS Bawaslu Lampung Gistiawan menerangjan, ada beberapa proses penegakan hukum terhadap kepala desa yang melanggar netralitas dalam Pilkada melibatkan beberapa langkah diantaranya:
1. Pengawasan oleh Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima laporan dugaan pelanggaran dan melakukan kajian untuk memastikan kebenarannya
2. Pemeriksaan dan Rapat Sentra Gakkumdu : Jika terbukti melanggar, kasus tersebut dibahas dalam Sentra Gakkumdu yang melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk menentukan sanksi
3. Pengenaan Sanksi : Kepala desa dapat dikenakan sanksi administratif (teguran lisan/tertulis, pemberhentian sementara) atau sanksi pidana (penjara dan denda) sesuai dengan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daeah dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
” Ini sebagai upaya Bawaslu dalam menjaga netralitas kepala daerah,” ungkapnya.
