Palembang – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/8/2026).
Tak datang sendiri. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengirimkan 400 personel Linmas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ratusan personel itu dipimpin Kasat Pol PP Bandar Lampung Ahmad Nurizki Erwandi.
Apel akbar tersebut juga dirangkai dengan Deklarasi Pengukuhan dan Pelantikan DPP serta DPD Satlinmas Indonesia.
Di hadapan para personel, Eva menegaskan bahwa keberadaan Linmas bukan sekadar pelengkap pemerintahan di tingkat kewilayahan. Mereka memiliki peran penting dalam membantu masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah.
Menurut Eva, personel Linmas selama ini ikut turun membantu masyarakat dalam berbagai situasi, mulai dari penanganan bencana hingga kegiatan sosial.
“Alhamdulillah, untuk Linmas kita selalu siap membantu masyarakat saat ada bencana, kegiatan sosial, dan edukasi terkait pembangunan Kota Bandar Lampung,” kata Eva.
Selain itu, Linmas juga diminta terus membangun koordinasi dengan aparat kewilayahan. Terutama Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memantau dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
“Linmas kita juga selalu berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas terkait dinamika yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Pemkot Bandar Lampung turut memberikan dukungan sarana operasional. Salah satunya lima unit kendaraan roda dua yang diperuntukkan bagi mobilitas personel Satlinmas.
“Kami memberikan bantuan berupa lima unit kendaraan roda dua untuk mendukung mobilitas Satlinmas di Bandar Lampung,” pungkas Eva.
Maruli: Jangan Sekadar Besar Organisasi
Sementara itu, Ketua Pembina Satlinmas sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta Satlinmas terus bertransformasi menjadi organisasi yang profesional, solid dan responsif.
Menurut Maruli, ukuran keberhasilan Satlinmas bukan terletak pada besarnya organisasi, melainkan pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Satlinmas tidak perlu berlomba menjadi besar dalam nama. Yang terpenting adalah kuat dalam pengabdian, tertib dalam organisasi, dan nyata dalam karya,” tegas Maruli.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi Satlinmas dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan hingga dunia usaha. Namun, sinergi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengambil alih kewenangan lembaga lain.
Maruli meminta seluruh personel menjaga keamanan dan persatuan masyarakat serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan organisasi.
“Jaga keamanan masyarakat, jaga persatuan, dan jangan pernah menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan bangsa dan negara,” lanjutnya.
Dia memastikan pembinaan Satlinmas akan terus dikawal agar organisasi tersebut mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
“Amanah ini menuntut kerja keras, integritas, dan pengabdian. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Satlinmas profesional, masyarakat terlindungi,” tambahnya.
Ada 1,25 Juta Personel Satlinmas
Koordinator Satlinmas sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, jumlah personel Satlinmas saat ini mencapai 1.258.758 orang yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Dengan jumlah tersebut, Tito menilai Satlinmas memiliki posisi strategis sebagai mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat.
Terutama ketika terjadi bencana. Satlinmas dapat membantu menyampaikan informasi dari lapangan, mendukung kesiapsiagaan dan membantu masyarakat sesuai kemampuan serta kewenangannya.
Peran itu, kata Tito, tidak berhenti ketika proses evakuasi selesai. Personel Satlinmas juga dapat membantu pendataan warga terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, pemulihan pelayanan hingga mendukung kehidupan masyarakat setelah bencana.
Tito juga mengingatkan adanya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih perlu diantisipasi.
Berdasarkan data BNPB per 25 Agustus 2026, tercatat 5.923 titik panas dan 62.786 hektare lahan terbakar di enam provinsi prioritas.
Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan titik panas tertinggi, yakni 1.836 titik, disusul Sumatera Selatan dengan 1.517 titik.
Karena itu, Tito meminta Satlinmas memperkuat peran dalam pencegahan dan deteksi dini karhutla. Termasuk memantau kondisi lingkungan, membangun komunikasi dengan masyarakat serta mengedukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Semakin cepat informasi diterima dan ditindaklanjuti, semakin besar peluang untuk mencegah dampak yang lebih luas,” pungkas Tito. (ADV)
