Lampung Timur, (okehnews)-Pembangunan infrastruktur mitigasi konflik manusia dan gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, terus dikebut. Proyek yang disebut menelan anggaran hingga Rp850 miliar itu kini telah mencapai progres sekitar 82 persen.
Namun, di balik progres tersebut, masih ada satu pekerjaan penting yang tak kalah krusial: memastikan pembangunan tidak memutus akses warga menuju lahan pertanian.
Kekhawatiran itu disampaikan warga Desa Sukorahayu. Mereka pada prinsipnya tidak menolak pembangunan tanggul. Persoalannya sederhana, tetapi menyangkut aktivitas sehari-hari: bagaimana petani tetap bisa membawa alat pertanian menuju sawah yang berada di sekitar tanggul.
Kepala Desa Sukorahayu Apria Sahdi mengatakan pemerintah desa berupaya menjadi jembatan antara kepentingan warga dan pelaksana pembangunan.
“Kami berharap adanya keluhan, adanya aspirasi beberapa warga kami ini dari pihak komite bisa mengakomodir itu,” kata Apria.
Salah satu solusi yang mengemuka adalah menyediakan pintu akses pada badan tanggul. Dengan begitu, alat dan mesin pertanian seperti handtraktor tetap dapat melintas menuju lahan warga.
“Win-win solution-nya sudah disampaikan, artinya dari pihak komite mungkin akan membuatkan pintu untuk akses alat-alat seperti handtraktor dan lain sebagainya untuk petani,” ujarnya.
Persoalan tersebut muncul lantaran sebagian lahan pertanian warga berada di sekitar bantaran sungai. Sebelumnya, warga juga sempat mengusulkan agar posisi tanggul tidak membelah area persawahan.
Namun, menurut Apria, tanggul yang ada bukan sepenuhnya bangunan baru. Infrastruktur penahan banjir tersebut telah berdiri sejak lama dan kini ditinggikan melalui proyek mitigasi.
“Kalau bicara tanggul dipindahkan, sebelum mereka beli tanah tersebut sudah ada tanggul penahan banjir, dan komite ini hanya meninggikan badan eksisting tanggul yang sudah ada,” katanya.
Ia juga menyebut normalisasi sungai dapat menjadi bagian dari solusi. Material lumpur hasil pengerukan, menurut dia, dapat ditempatkan di bantaran sungai sehingga turut membentuk penahan alami.
“Normalisasi sungai itu kan akan mengangkat lumpur ke bantaran pinggiran sungai, dan itu akan membentuk dengan sendirinya tanggul,” ujarnya.
Komite: Belum Semua Pekerjaan Tuntas
Ketua Komisi Gabungan dan Mitigasi Interaksi Negatif Gajah Way Kambas, Brigjen Sriyanto, mengakui masih terdapat sejumlah bagian pekerjaan yang belum sepenuhnya rampung.
Salah satunya berada di wilayah dengan kondisi tanah labil. Karena itu, pekerjaan membutuhkan tahapan lanjutan.
“Memang tanggul ini ada beberapa wilayah yang memang tanahnya labil, jadi belum selesai memang. Tapi mereka tahunya selesai. Memang belum, ada tahapan lanjutan,” kata Sriyanto.
Soal akses pertanian, Sriyanto memastikan aspirasi warga telah difasilitasi. Namun, pembangunan tetap harus berjalan dalam koridor aturan dan memperhatikan kondisi lingkungan.
“Kita berpegang kepada hukum. Mereka menginginkan akses pertanian, sudah kita fasilitasi,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur mitigasi tidak boleh mengorbankan fungsi lingkungan, termasuk kawasan aliran sungai.
“Kalau merusak, itu pelanggaran kita. Enggak boleh seperti itu. Yang penting kita semua untuk warga itu bermanfaat,” katanya.
Selain akses menuju sawah, persoalan lain yang muncul adalah kerusakan sejumlah ruas jalan akibat aktivitas kendaraan proyek.
Sriyanto memastikan kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menyebabkan dan akan diperbaiki.
“Dari awal kita sudah sepakat, mereka yang merusak itu tanggung jawab untuk memperbaiki,” ujarnya.
Progres 82 Persen, Ekonomi Warga Ikut Bergerak
Di tengah sejumlah persoalan yang masih harus dibereskan, progres pembangunan telah mencapai 82 persen.
Sriyanto menyebut pengerjaan sempat menghadapi kendala pasokan material, terutama besi dan semen. Kondisi tersebut sempat memengaruhi kelancaran pekerjaan.
“Memang kita kemarin ada beberapa kendala terkait masalah besi yang agak sulit kita cari di pasar. Semen juga hampir dua minggu kemarin volume yang kita butuhkan berkurang,” kata dia.
Kendala tersebut kini telah dicarikan solusi agar pengerjaan kembali berjalan sesuai target.
Tak hanya infrastruktur, program mitigasi juga disebut mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Sriyanto memperkirakan sekitar 1.091 orang terlibat atau terdampak langsung oleh aktivitas program. Pergerakan ekonomi baru juga mulai terlihat, ditandai dengan munculnya warung, tempat penginapan hingga rumah yang disewakan.
“Walaupun tidak bersamaan, ada satu orang mungkin kerja lagi empat orang, tapi kita hitung memang. Banyak warung-warung baru, tempat penginapan baru, rumah yang disewakan,” ujarnya.
Program tersebut juga dibarengi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor wisata, budidaya lebah dan tanaman serai.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan proyek ini bukan semata-mata seberapa cepat tanggul selesai dibangun. Infrastruktur mitigasi memang dibutuhkan untuk menekan potensi konflik manusia dan gajah.
Tetapi bagi petani, manfaat pembangunan juga harus terasa dalam hal yang sangat mendasar: tetap bisa pergi ke sawah, membawa alat pertanian, dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa akses yang terputus.
Solusi pintu akses bagi petani menjadi titik temu yang diharapkan mampu menjaga dua kepentingan sekaligus: perlindungan masyarakat dari konflik satwa dan keberlangsungan kehidupan warga di sekitar kawasan Way Kambas.
